Jayapura – Program Studi Teknik Sipil Universitas Yapis Papua menggelar kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi mahasiswa program Sarjana (S1) pada hari Jumat 23 Mei 2025 di Auditorium Prof Soedarto Lantai 7 Gedung Baru Universitas Yapis papua. Acara ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai prosedur, regulasi, dan etika dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, yang merupakan salah satu aspek penting dalam dunia kerja teknik sipil.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Rekayasa Sipil, Dr. Ir. Irianto, ST., MT., yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penguasaan pengetahuan non-teknis seperti manajemen proyek dan pengadaan dalam mendukung kesiapan lulusan menghadapi tantangan dunia profesional. Beliau juga menekankan bahwa pemahaman terhadap tata kelola pengadaan pemerintah menjadi nilai tambah yang signifikan bagi calon insinyur yang akan berkarier di sektor publik maupun swasta.
Acara sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber inspiratif dari kalangan mahasiswa program Magister Rekayasa Sipil Universitas Yapis Papua, yaitu Elias Ferdinand dan Ivan Petra Abel. Keduanya berbagi wawasan praktis dan pengalaman akademik terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan peraturan-peraturan teknis pendukung lainnya. Mereka juga memberikan simulasi studi kasus dan kiat-kiat dalam memahami dokumen lelang serta proses evaluasi penawaran, yang disambut antusias oleh para peserta.
Antusiasme mahasiswa terlihat dari sesi diskusi yang interaktif dan penuh semangat, mencerminkan minat tinggi terhadap topik yang disampaikan. Para peserta menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya pemahaman mereka terhadap aspek manajerial dalam proyek infrastruktur, yang selama ini belum banyak didalami dalam perkuliahan reguler.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa dapat memiliki bekal awal untuk terlibat secara aktif dan profesional dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta turut mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur di Papua dan wilayah lainnya di Indonesia.
